Paguyuban Bosta Keluhkan Perubahan Eksisting Stasiun Kediri, DPRD Belum Temukan Solusi

 

 Kediri,  detikkasus.online  – Polemik pemanfaatan lahan dan perubahan eksisting di kawasan Stasiun Kediri memicu keluhan dari masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Bocah Stasiun (Bosta). Keluhan itu dimediasi oleh Komisi B DPRD Kota Kediri melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (26/6), namun belum membuahkan solusi konkret.

Ketua Paguyuban Bosta Nowo Doso menyoroti dampak sosial akibat perubahan tersebut, salah satunya pengalihan jalur akses yang menyebabkan kemacetan serta hilangnya area mangkal bagi ojek dan becak.

“Area yang sekarang ditutup portal dan dijadikan lokasi monumen lokomotif sebelumnya adalah fasilitas umum (fasum). Sekarang dijadikan drop zone dan menimbulkan persoalan sosial,” ungkap Nowo usai RDP.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Arief Junaidi menjelaskan ada dua isu utama yang dibahas dalam forum tersebut. Pertama, dampak perubahan kawasan terhadap masyarakat sekitar seperti PKL, tukang becak, dan ojek. Kedua, polemik 24 rumah warga di Jalan Raden Patah yang berdiri di atas lahan milik PT KAI, namun belum jelas status dan besaran kewajiban sewa lahannya.

“Warga hanya minta kejelasan. Kalau memang menempati aset milik PT KAI, berapa yang harus dibayar per bulan atau tahun? Itu yang ditunggu dari pihak PT KAI,” terang Arief.

Menurut Arief, pembangunan dan estetika seperti penempatan monumen lokomotif memang bertujuan meningkatkan daya tarik, namun tidak boleh mengabaikan aspek sosial. Ia menegaskan pentingnya mengedepankan keberlanjutan sosial dan keterlibatan warga sekitar dalam setiap pengembangan kawasan.

Terkait status aset dan kepemilikan lahan, belum ada kejelasan dari PT KAI. Komisi B akan menjadwalkan RDP lanjutan dengan menghadirkan data lengkap dari PT KAI, Pemkot Kediri, serta konfirmasi dari BPN untuk memastikan batas-batas aset.

“Kami akan bersurat ke PT KAI agar mereka bisa menjelaskan secara detail program, aset, dan batas-batas lahannya. Ini akan kami cocokkan dengan data dari Pemkot dan BPN,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut. (red.a)