KEDIRI – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah muncul dugaan keracunan massal yang dialami ratusan penerima manfaat di SMKN 6 Semarang.
Anggota DPD RI Abdul Kholik menilai kejadian tersebut seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menurutnya, MBG memiliki tujuan yang baik, tetapi mekanisme pelaksanaannya masih perlu diperbaiki agar manfaat yang diberikan tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Kholik mengaku telah beberapa kali menyampaikan perlunya pembenahan terhadap program tersebut. Ia menilai pola pelaksanaan MBG perlu ditinjau kembali, terutama menyangkut sistem pengadaan, kualitas makanan, sasaran penerima hingga pengawasan terhadap dapur penyedia.
Sekolah Diusulkan Punya Hak Menentukan
Salah satu gagasan yang disampaikan Kholik adalah memberikan ruang kepada pihak sekolah untuk menentukan apakah mereka bersedia menerima program MBG.
Menurutnya, sekolah seharusnya tidak merasa tertekan ketika hendak menyampaikan keberatan, terutama apabila terdapat persoalan terkait keamanan makanan.
Kebebasan tersebut dinilai penting agar pihak sekolah dapat menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan tanpa khawatir dianggap menolak program pemerintah.
Apalagi jika sebuah sekolah pernah mengalami kejadian serupa, evaluasi terhadap keberlanjutan distribusi makanan di lokasi tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan siswa.
Penerima Manfaat Perlu Lebih Tepat Sasaran
Selain mekanisme pelaksanaan, Kholik juga menyoroti pentingnya peninjauan kembali sasaran penerima MBG.
Menurutnya, program tersebut akan lebih efektif apabila diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Penentuan sasaran secara lebih selektif diyakini dapat membuat anggaran yang tersedia digunakan secara optimal. Di sisi lain, kualitas makanan yang diberikan juga dapat ditingkatkan karena sumber daya program lebih terfokus.
Dengan begitu, pembenahan tidak hanya menyangkut jumlah penerima, tetapi juga kualitas menu dan standar makanan yang dikonsumsi.
Keamanan Pangan Tidak Boleh Diabaikan
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah keamanan pangan. Setiap dapur yang menjadi bagian dari penyelenggaraan MBG dinilai harus menjalankan seluruh standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten.
Pengolahan makanan dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar penerima manfaat merupakan anak-anak sekolah yang membutuhkan makanan aman dan bergizi.
Kelalaian dalam salah satu tahapan dapat meningkatkan risiko makanan mengalami kontaminasi maupun penurunan kualitas sebelum dikonsumsi.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika makanan sudah sampai di sekolah. Seluruh rantai penyediaan makanan perlu memiliki standar yang jelas dan mekanisme pemeriksaan yang berjalan secara rutin.
Kasus Keracunan Jadi Bahan Evaluasi
Dugaan keracunan yang menimpa ratusan orang di SMKN 6 Semarang menjadi salah satu peristiwa yang kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sistem penyelenggaraan MBG.
Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah dilaporkan terjadi di sejumlah daerah lain, termasuk Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Rentetan kejadian tersebut membuat evaluasi terhadap program menjadi semakin penting. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memastikan setiap penyelenggara menjalankan standar keamanan pangan secara konsisten.
Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui titik rawan yang berpotensi menyebabkan makanan tidak layak dikonsumsi.
Program Baik Harus Diikuti Pelaksanaan Berkualitas
Pada dasarnya, MBG dirancang sebagai program strategis untuk membantu meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Namun, tujuan tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang baik. Jumlah penerima yang besar, distribusi makanan dalam skala luas serta keterlibatan banyak pihak membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri.
Kholik menilai perbaikan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa aspek sekaligus, mulai dari penentuan penerima, standar menu, harga pengadaan, mekanisme distribusi hingga pengawasan keamanan pangan.
Dengan evaluasi menyeluruh, program diharapkan tidak hanya mampu menjangkau penerima dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan makanan yang diterima benar-benar aman, bergizi dan sesuai standar.
Bagi masyarakat, persoalan utama bukan sekadar seberapa luas program MBG dilaksanakan, melainkan bagaimana memastikan setiap makanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan risiko bagi penerimanya.
(Red/lis)
0 Komentar