JAKARTA – Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri pada Senin (27/7) mengejutkan banyak pihak dan memicu kekhawatiran pasar. Sejumlah analis menilai langkah tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap independensi bank sentral serta arah kebijakan fiskal Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Perry sebelum pembukaan perdagangan pasar keuangan. Pemerintah kemudian menunjuk Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia. Menurut Destry, Perry mengundurkan diri karena alasan pribadi.
Reaksi pasar langsung terlihat pada awal perdagangan. Nilai tukar rupiah sempat melemah 0,14 persen ke posisi Rp17.960 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun 0,68 persen sebelum berbalik menguat 0,26 persen pada pukul 09.09 WIB.
Analis ASEAN dari Aletheia Capital, Angus Mackintosh, menilai pasar kemungkinan akan merespons negatif pengunduran diri Perry mengingat rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, sentimen investor selanjutnya akan sangat dipengaruhi oleh sosok yang dipilih sebagai gubernur definitif. Ia menambahkan bahwa apabila Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat Deputi Gubernur BI sekaligus merupakan keponakan Presiden Prabowo, ditunjuk sebagai pengganti, pasar kemungkinan akan bersikap lebih berhati-hati karena jabatan gubernur BI menuntut independensi dan profesionalisme yang tinggi.
Prasetyo menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Perry disampaikan langsung kepada Presiden, namun pemerintah tidak mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusan tersebut. Perry sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Ia pertama kali menjabat sebagai Gubernur BI pada 2018 dan kembali dipercaya untuk periode kedua pada 2023.
Dalam beberapa waktu terakhir, Bank Indonesia menghadapi tantangan untuk tetap menjaga stabilitas moneter di tengah dorongan pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya sepanjang sejarah pada Juni akibat gejolak pasar global dan meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal serta independensi bank sentral.
Situasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah DPR mengesahkan revisi regulasi yang memperluas peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Aturan baru itu juga memberi kewenangan lebih besar kepada parlemen untuk mengeluarkan rekomendasi yang mengikat bagi regulator keuangan independen, termasuk Bank Indonesia.
Menanggapi kondisi tersebut, Destry Damayanti memastikan seluruh fungsi dan kewenangan BI tetap berjalan normal. Ia menegaskan bahwa bank sentral akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sistem keuangan, serta menjalankan kebijakan moneter sesuai standar internasional.
Pekan sebelumnya, BI sempat mengejutkan pelaku pasar dengan mempertahankan suku bunga acuan, berbeda dari ekspektasi kenaikan suku bunga. Sebagai alternatif, BI memperkenalkan berbagai insentif guna menarik aliran modal asing untuk mendukung penguatan rupiah. Sebelumnya, sejak Mei, bank sentral telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 100 basis poin untuk memperkuat nilai tukar dan meningkatkan arus investasi.
Mirae Asset Sekuritas dalam laporan risetnya menyebut bahwa perkembangan ini akan menjadi perhatian utama investor. Pasar kini menantikan keputusan pemerintah mengenai pengganti Perry sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap kesinambungan kebijakan moneter, kredibilitas Bank Indonesia, dan arah kebijakan ekonomi nasional.
Peristiwa ini mengingatkan pada gejolak pasar tahun lalu ketika pencopotan mendadak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memicu kekhawatiran investor terhadap disiplin fiskal Indonesia. Saat itu, pasar menilai program belanja pemerintahan Presiden Prabowo yang berskala besar berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas fiskal negara. (red/hep)
0 Komentar